Pacitan – Sebanyak 611 warga Kecamatan Tegalombo tampak berseri-seri saat menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Jumat (8/8/2025). Penyaluran bantuan yang berlangsung di Balai Desa Tegalombo ini menyasar dua kelompok masyarakat, yakni 452 buruh tani tembakau dan 159 warga miskin.
Plt. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, Luky Puspitosari, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya para buruh tani tembakau.
“Ini sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk meringankan dan membantu perekonomian para petani serta buruh tani tembakau. Di Tegalombo, banyak petani tembakau yang sukses mengelola lahannya. Harapannya, bantuan ini makin memotivasi mereka agar tetap semangat,” ujar Luky, Jum’at (8/8/2025).
Sementara itu, Plt. Camat Tegalombo, Edy Wasana, mengimbau agar bantuan dimanfaatkan secara bijak, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ia juga mengingatkan agar bantuan tidak disalahgunakan.
“Kami berpesan kepada warga agar bantuan ini digunakan untuk membeli sembako. Bantuan ini perlu disyukuri dan jangan sampai dipakai untuk hal yang tidak bermanfaat, apalagi judi online,” tegas Edy saat ikut menyerahkan bantuan secara simbolis.
Edy menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan senilai Rp600 ribu merupakan pencairan untuk dua bulan, dengan nominal Rp300 ribu per bulan.
“Pada tahap awal ini, pencairan dilakukan untuk dua bulan sebesar Rp600 ribu. Total bantuan akan diberikan selama lima bulan ke depan,” jelasnya.
Penyaluran BLT DBHCHT ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian tembakau yang menjadi salah satu penopang ekonomi warga Tegalombo.
Selain buruh tani dan pekerja pabrik rokok, penerima manfaat juga mencakup warga miskin dan kelompok rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maupun dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta hasil pendataan kemiskinan daerah di luar dua basis data tersebut yang belum menerima bantuan sosial pemerintah. (not)
