Pacitan – Pemerintah Kabupaten Pacitan menargetkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2026 berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Bantuan tersebut diprioritaskan bagi buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, hingga masyarakat yang terdampak sektor pertembakauan.
Dinas Sosial Kabupaten Pacitan memastikan proses penyaluran dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi data secara ketat agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Pendataan dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa serta organisasi perangkat daerah terkait.
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Pacitan, Agung Mukti Wibowo mengatakan, ketepatan sasaran menjadi fokus utama dalam penyaluran BLT DBHCHT tahun ini. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan mampu membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor tembakau.
“Pendataan kami lakukan secara ketat agar bantuan tidak salah sasaran. Kami juga memastikan pencairan dilakukan tepat waktu supaya manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” katanya, Jumat (27/2/2026).
Ia menjelaskan, DBHCHT merupakan dana yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibagikan pemerintah pusat kepada daerah penghasil maupun daerah terdampak industri hasil tembakau. Pemanfaatannya tidak hanya untuk bantuan sosial, tetapi juga mendukung sektor kesehatan, penegakan hukum, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga penerima, dana DBHCHT juga dinilai memiliki manfaat luas bagi daerah. Di antaranya untuk mendukung layanan kesehatan masyarakat, pengadaan fasilitas kesehatan, penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat dan petani tembakau.
Pemerintah daerah juga mengingatkan masyarakat agar ikut berperan aktif dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Sebab, keberadaan rokok tanpa pita cukai maupun cukai palsu dapat merugikan negara dan berdampak pada menurunnya penerimaan DBHCHT yang diterima daerah.
Rokok ilegal sendiri umumnya memiliki ciri tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, salah peruntukan, atau salah personalisasi. Peredarannya melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya Pasal 50 dan Pasal 54.
Dalam aturan tersebut, pelaku dapat dikenai hukuman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun, serta denda minimal dua kali hingga maksimal sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.
Pemkab Pacitan berharap masyarakat turut melaporkan apabila menemukan dugaan peredaran rokok ilegal demi menjaga penerimaan negara dan keberlangsungan program kesejahteraan masyarakat melalui DBHCHT.
