Pacitan – Komisi II DPRD Pacitan meminta penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025 di Kabupaten Pacitan benar-benar tepat sasaran.
Pasalnya, masih ditemukan ketidaksesuaian data penerima. Sejumlah buruh dan petani tembakau yang seharusnya berhak justru tidak menerima bantuan. Sebaliknya, ada penerima yang tidak memiliki keterkaitan dengan sektor tembakau malah mendapatkan BLT tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Pacitan, Rudi Handoko, mengatakan persoalan ini menjadi perhatian serius pihaknya. Ketidaktepatan data akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kedepan.
“Ini menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi kami. Seperti halnya di Dinas Sosial, kami ingin penerima bantuan benar-benar yang berhak. Jika masih tidak tepat sasaran, tentu akan kami kaji penyebabnya,” ujarnya.
Rudi menambahkan, perbedaan data yang menyebabkan bantuan meleset dari sasaran harus segera ditelusuri. Komisi II DPRD Pacitan akan melakukan kajian mendalam guna menemukan akar persoalan tersebut.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan anggaran oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.
“Sekarang bukan lagi zamannya OPD mengeluhkan kekurangan anggaran. Anggaran yang ada harus digunakan sebaik mungkin dan tepat sasaran, karena OPD merupakan kepanjangan tangan kepala daerah,” tegasnya.
Disisi lain, Rudi mengungkapkan bahwa alokasi DBHCHT yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pacitan pada tahun ini mengalami penurunan hingga 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dengan kondisi tersebut, ia meminta dinas terkait segera melakukan pemetaan serta menentukan skala prioritas program. Langkah ini dinilai penting agar penggunaan anggaran yang terbatas tetap memberikan dampak nyata, khususnya bagi petani tembakau dan buruh di sektor terkait.
“Dengan anggaran yang menurun, dinas harus cepat menentukan prioritas. Jangan sampai program yang dijalankan tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat,” pungkasnya. (tri)
