LENSA PACITAN – Pemerintah mulai memperkuat digitalisasi layanan perlindungan sosial untuk meminimalkan persoalan bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran. Melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos), masyarakat kini bisa mengakses informasi hingga mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan secara mandiri.
Langkah ini diharapkan dapat mempermudah proses pendataan sekaligus memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria. Terlebih, selama ini masih ditemukan persoalan ketidaksesuaian data penerima bansos dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pacitan, Heri Setijono, mengatakan Portal Perlinsos hadir untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai informasi program perlindungan sosial dalam satu layanan. Masyarakat juga dapat melakukan pendaftaran dan memantau status pengajuan bantuan.
“Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi, mendaftar, dan memantau program perlindungan sosial,” kata Heri.
Proses pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri menggunakan telepon seluler. Masyarakat cukup mengakses portal Perlinsos, memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), kemudian menjalani verifikasi wajah untuk mengetahui status kelayakannya.
Bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses layanan digital, pendaftaran juga dapat dilakukan melalui agen atau balai desa. Warga cukup membawa kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) agar petugas bisa membantu proses pendaftaran.
“Masyarakat cukup datang dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga, selanjutnya petugas akan membantu proses pendaftaran,” jelasnya.
Heri berharap, digitalisasi layanan tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki data penerima bansos. Sebab, kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis sehingga perlu dilakukan pemutakhiran data secara berkala.
Di Kabupaten Pacitan, sasaran program perlindungan sosial masih cukup besar. Pada triwulan III 2026, tercatat sebanyak 43.886 warga menjadi sasaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako.
Sementara itu, jumlah keluarga yang tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 26.733 keluarga.
Melalui pemanfaatan Portal Perlinsos, pemerintah berharap proses pendataan dan pengajuan bantuan semakin mudah diakses masyarakat. Pemutakhiran data juga diharapkan mampu menyesuaikan daftar penerima dengan kondisi ekonomi warga terkini.
“Harapannya, masyarakat yang memang membutuhkan bisa mendapatkan bantuan sesuai ketentuan, sedangkan data masyarakat yang kondisinya sudah berubah juga dapat diperbarui,” pungkas Heri. (Not)
