PACITAN – DPRD Kabupaten Pacitan meminta pemerintah daerah lebih memperhatikan alokasi anggaran untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Salah satu instansi yang menjadi perhatian adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sebagai perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, instansi tersebut dinilai membutuhkan dukungan anggaran memadai agar pelayanan administrasi kependudukan berjalan cepat, akurat, dan mudah diakses.
Juru Bicara Gabungan Komisi DPRD Pacitan, Rudi Handoko, menyampaikan bahwa ketersediaan anggaran perlu diperhatikan, terutama untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.
Mulai dari fasilitas perekaman hingga pencetakan dokumen administrasi kependudukan yang dibutuhkan masyarakat.
“Sebagai perangkat daerah yang langsung terkait dengan pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu diperhatikan ketersediaan anggaran agar dapat melayani masyarakat dengan cepat, akurat, dan mudah,” kata Rudi dalam penyampaian rekomendasi DPRD.
Selain dukungan fasilitas, DPRD juga mendorong Disdukcapil mengoptimalkan pelayanan jemput bola. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjangkau kelompok rentan dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.
Upaya pemutakhiran data kependudukan juga menjadi perhatian. Salah satunya melalui optimalisasi aktivasi e-KTP agar data masyarakat semakin akurat dan dapat mendukung ketepatan sasaran program bantuan sosial.
Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Pacitan dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda APBD 2027.
Dalam pembahasan tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Pacitan diproyeksikan mencapai Rp1,446 triliun. Angka itu mengalami penyesuaian menyusul penurunan komponen pendapatan transfer.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru diproyeksikan meningkat menjadi Rp265,4 miliar.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas belanja. DPRD berharap keterbatasan fiskal tidak mengurangi kualitas pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, pengelolaan anggaran 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan merata.










