PACITAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Salah satu poin penting dalam usulan tersebut adalah menghapus jabatan kepala BPBD yang selama ini melekat secara ex-officio pada sekretaris daerah (sekda).
Melalui perubahan regulasi tersebut, BPBD Pacitan nantinya akan menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) tersendiri yang dipimpin seorang kepala definitif.
Usulan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Raperda tersebut telah disampaikan Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji dalam rapat paripurna DPRD Pacitan, Rabu (28/10/2026).
Kepala Pelaksana BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko menjelaskan, penataan kelembagaan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD.
Salah satu substansi perubahan adalah menghilangkan kedudukan sekretaris daerah sebagai kepala BPBD karena jabatan atau ex-officio.
“Esensinya sekarang BPBD berdiri sendiri sebagai OPD. Tidak ada lagi sekda selaku kepala BPBD secara ex-officio. Nanti statusnya menjadi kepala BPBD, bukan lagi kepala pelaksana,” jelas Erwin.
Seiring perubahan tersebut, nomenklatur jabatan kepala pelaksana BPBD juga akan disesuaikan menjadi kepala BPBD.
Tak hanya posisi pimpinan, penataan kelembagaan juga menyasar jabatan sekretaris BPBD. Dalam usulan perubahan tersebut, jabatan sekretaris yang sebelumnya berada pada eselon III B diusulkan naik menjadi eselon III A.
Perubahan struktur ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan BPBD sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas khusus dalam penanggulangan bencana.
Dengan adanya pimpinan definitif, BPBD nantinya diharapkan dapat menjalankan fungsi koordinasi, pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi bencana secara lebih optimal.
Meski demikian, perubahan struktur organisasi tersebut masih harus melalui tahapan pembahasan bersama DPRD Pacitan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.










