Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Pemerintahan

BPBD Pacitan Bakal Berdiri Sendiri, Posisi Kepala Tak Lagi Dirangkap Sekda

badge-check

BPBD Pacitan Bakal Berdiri Sendiri, Posisi Kepala Tak Lagi Dirangkap Sekda Perbesar

PACITAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Salah satu poin penting dalam usulan tersebut adalah menghapus jabatan kepala BPBD yang selama ini melekat secara ex-officio pada sekretaris daerah (sekda).

Melalui perubahan regulasi tersebut, BPBD Pacitan nantinya akan menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) tersendiri yang dipimpin seorang kepala definitif.

Usulan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Raperda tersebut telah disampaikan Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji dalam rapat paripurna DPRD Pacitan, Rabu (28/10/2026).

Kepala Pelaksana BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko menjelaskan, penataan kelembagaan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD.

Salah satu substansi perubahan adalah menghilangkan kedudukan sekretaris daerah sebagai kepala BPBD karena jabatan atau ex-officio.

“Esensinya sekarang BPBD berdiri sendiri sebagai OPD. Tidak ada lagi sekda selaku kepala BPBD secara ex-officio. Nanti statusnya menjadi kepala BPBD, bukan lagi kepala pelaksana,” jelas Erwin.

Seiring perubahan tersebut, nomenklatur jabatan kepala pelaksana BPBD juga akan disesuaikan menjadi kepala BPBD.

Tak hanya posisi pimpinan, penataan kelembagaan juga menyasar jabatan sekretaris BPBD. Dalam usulan perubahan tersebut, jabatan sekretaris yang sebelumnya berada pada eselon III B diusulkan naik menjadi eselon III A.

Perubahan struktur ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan BPBD sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas khusus dalam penanggulangan bencana.

Dengan adanya pimpinan definitif, BPBD nantinya diharapkan dapat menjalankan fungsi koordinasi, pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi bencana secara lebih optimal.

Meski demikian, perubahan struktur organisasi tersebut masih harus melalui tahapan pembahasan bersama DPRD Pacitan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Tenggat 17 Desember 2026, Penataan Struktur BPBD Pacitan Harus Segera Rampung

13 Nov 2026 - 08:21 WIB

Tenggat 17 Desember 2026, Penataan Struktur BPBD Pacitan Harus Segera Rampung

DPRD Pacitan Minta Anggaran Pelayanan Publik Diperhatikan, Disdukcapil Jadi Sorotan

28 Okt 2026 - 08:44 WIB

DPRD Pacitan Minta Anggaran Pelayanan Publik Diperhatikan, Disdukcapil Jadi Sorotan

Pacitan Beralih ke Wilayah Pembinaan BPKP DIY, Ini Alasannya

22 Okt 2026 - 19:17 WIB

Pacitan Beralih ke Wilayah Pembinaan BPKP DIY, Ini Alasannya

Pemprov Jatim Kucurkan Rp 3,8 Miliar untuk Tangani Kekeringan di Pacitan

22 Okt 2026 - 11:59 WIB

Pemprov Jatim Kucurkan Rp 3,8 Miliar untuk Tangani Kekeringan di Pacitan

Khofifah Tinjau Khitan Massal dan Cek Kesehatan Gratis di Pacitan

22 Okt 2026 - 11:52 WIB

Khofifah Tinjau Khitan Massal dan Cek Kesehatan Gratis di Pacitan
Trending di Pemerintahan