Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Pemerintahan

Pendamping Desa Kecamatan Tulakan Ungkap Penyebab Gagal Cairnya Dana Desa Tahap II

badge-check

Pendamping Desa Kecamatan Tulakan Ungkap Penyebab Gagal Cairnya Dana Desa Tahap II Perbesar

Pacitan (Lensa Pacitan) – Sebanyak delapan desa di Kecamatan Tulakan, Pacitan gagal mencairkan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2025. Kondisi ini menjadi sorotan pendamping desa, yang mengungkap adanya sejumlah kendala teknis dan regulasi yang membuat desa tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan tepat waktu.

Koordinator Pendamping Desa Kecamatan Tulakan, Ali Masrur, menjelaskan bahwa persoalan utama terjadi pada program ketahanan pangan yang dialokasikan melalui BUMDes belum sepenuhnya terserap.

“Jadi program ketahanan pangan yang menjadi prioritas pusat itu ada yang penyerapannya rendah bahkan belum terserap,”kata Ali Masrur ditulis Selasa (2/12/2025).

Disisi lain belanja untuk program fisik tidak boleh melebihi 70 persen. Namun, delapan desa tersebut tercatat memiliki porsi belanja fisik diatas batas yang ditentukan sehingga wajib melakukan penyesuaian anggaran.

“Delapan desa itu harus melakukan perubahan anggaran. Sayangnya, perubahan dilakukan pada bulan September,” ujar Ali.

Masalah semakin kompleks ketika pada 17 September 2025, pengajuan persyaratan melalui aplikasi OM-SPAN resmi ditutup atau diblokir oleh pemerintah pusat. Desa yang baru menyelesaikan penyesuaian anggaran otomatis tidak dapat mengirimkan dokumen pengajuan setelah tanggal tersebut.

“Sebenarnya desa cukup kaget dengan munculnya PMK 81. Regulasi itu mengubah beberapa ketentuan persyaratan penyaluran DD,” imbuhnya.

Pendamping Lokal Desa (PLD) Tulakan, Harmono, menambahkan bahwa seluruh desa yang gagal cair sebenarnya sudah memenuhi syarat salah satunya adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Namun kendala muncul karena beberapa desa terlambat mengajukan dokumen setelah batas waktu 17 September.

“Untuk Koperasi Desa Merah Putih semua desa sudah terbentuk. Tidak ada masalah disitu. Hanya saja ada desa yang baru mengajukan persyaratan setelah tanggal 17,” ujar Harmono.

Pendamping berharap kejadian serupa tidak terulang pada pencairan tahap berikutnya. Desa diminta lebih cepat merespons perubahan regulasi dan tidak menunggu menjelang tenggat waktu untuk mengunggah persyaratan. (not)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Pacitan Beralih ke Wilayah Pembinaan BPKP DIY, Ini Alasannya

22 Okt 2026 - 19:17 WIB

Pacitan Beralih ke Wilayah Pembinaan BPKP DIY, Ini Alasannya

Pemprov Jatim Kucurkan Rp 3,8 Miliar untuk Tangani Kekeringan di Pacitan

22 Okt 2026 - 11:59 WIB

Pemprov Jatim Kucurkan Rp 3,8 Miliar untuk Tangani Kekeringan di Pacitan

Khofifah Tinjau Khitan Massal dan Cek Kesehatan Gratis di Pacitan

22 Okt 2026 - 11:52 WIB

Khofifah Tinjau Khitan Massal dan Cek Kesehatan Gratis di Pacitan

Pemprov Jatim Kucurkan Rp 3,8 Miliar untuk Tangani Kekeringan di Pacitan

21 Okt 2026 - 20:01 WIB

Pemprov Jatim Kucurkan Rp 3,8 Miliar untuk Tangani Kekeringan di Pacitan

2.749 Warga Pacitan Jadi Agen Perlinsos, Relawan Peduli Tetangga

20 Okt 2026 - 19:23 WIB

2.749 Warga Pacitan Jadi Agen Perlinsos, Relawan Peduli Tetangga
Trending di Pemerintahan