Menu

Mode Gelap
AHY Gaungkan Gerakan Langit Biru Indonesia Asri, Kepala Bappilu Demokrat: Lingkungan Bersih adalah Magnet Investasi Baru Satu SPPG di Pacitan Kantongi KKPR, Puluhan Dapur MBG Sudah Beroperasi BPBD Pacitan Minta Donatur dan Relawan Koordinasi Sebelum Droping Air Bersih Harga Telur di Pacitan Anjlok, Peternak Lokal Kelimpungan Dihantam Pasokan dari Luar Daerah Air Telaga Kembeng Surut, Warga Ketro, Pacitan Berburu Ikan Nila Berawal dari 170 Baglog, Pasutri di Wonoanti Pacitan Kini Kelola 25 Ribu Baglog Jamur Tiram

Pemerintahan

Ketidakakuratan Data DTSEN Picu Keluhan Bansos di Pacitan, Pendamping PKH: “Kunci Perbaikan Ada di Desa”

badge-check


 Ketidakakuratan Data DTSEN Picu Keluhan Bansos di Pacitan, Pendamping PKH: “Kunci Perbaikan Ada di Desa” Perbesar

LENSA PACITAN-Keluhan warga mengenai bantuan sosial (bansos) yang dianggap tidak tepat sasaran kembali menyeruak di sejumlah desa di Pacitan. Warga menilai penerima bantuan sering kali tidak berubah dan bahkan diduga masih didominasi oleh kalangan yang memiliki kedekatan dengan perangkat desa.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Pacitan bersama para pendamping lapangan memberikan penjelasan terkait mekanisme pendataan yang kerap menjadi sumber polemik. Saat ini, data penerima bansos mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah basis data terpadu yang merupakan penggabungan dari DTKS Kemensos, P3KE, dan Regsosek BPS.

Meski begitu, Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Pacitan, Tuwarno, mengungkapkan bahwa DTSEN masih belum benar-benar stabil dan akurat. Menurutnya, data tersebut bersifat dinamis dan tidak jarang terjadi kondisi di mana data yang sudah seharusnya tidak lagi aktif justru muncul kembali.

“DTSEN itu belum benar-benar final. Kadang ada data yang sudah semestinya dihapus, tapi tiba-tiba muncul lagi,” jelasnya, Jumat (5/12/2025).

Ia juga menyebutkan bahwa ketidaktepatan sasaran bantuan sering terjadi karena data yang tersimpan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya di lapangan. Misalnya, warga tercatat sebagai desil 1 atau kategori paling miskin, namun kenyataannya memiliki aset bernilai tinggi seperti perhiasan mahal hingga kendaraan roda empat.

“Didata mereka seolah tidak punya apa-apa, padahal faktanya punya aset. Ini membuat sistem tetap menempatkan mereka pada desil rendah,” tambahnya.

Proses penentuan desil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang kemudian menjadi acuan utama penetapan penerima bansos. Di sisi lain, Tuwarno menekankan bahwa desa memiliki posisi paling strategis dalam memastikan akurasi data.

“Secara teori, desa adalah pihak yang paling berwenang memperbaiki data. Mereka punya akses untuk melakukan pembaruan. Kalau desa tidak aktif memperbarui, maka data tidak akan berubah,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah desa lebih proaktif melakukan verifikasi dan pembaruan data agar penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran.

Jika ingin dibuatkan versi yang lebih pendek, lebih formal, atau untuk voice over video, saya bisa bantu sesuaikan.(Not)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

AHY Gaungkan Gerakan Langit Biru Indonesia Asri, Kepala Bappilu Demokrat: Lingkungan Bersih adalah Magnet Investasi

11 Juli 2026 - 15:41 WIB

Razia Ramadan, Petugas Gabungan Periksa Enam Rumah Kos di Pacitan. ditemukan 4 penghuni tak Ber KTP

11 Maret 2026 - 11:48 WIB

Pemkab Pacitan Luncurkan Program Sekolah Sak Ngajine, Integrasikan Madrasah Diniyah ke Sekolah Formal

11 Maret 2026 - 11:42 WIB

Inspektorat Pacitan Panggil Perangkat Desa, Evaluasi Pengelolaan Keuangan Tahun 2025

11 Maret 2026 - 11:37 WIB

Karier Bendahara Desa Klesem Terancam, Diduga Selewengkan Anggaran Desa

4 Februari 2026 - 20:22 WIB

Trending di Pemerintahan