Pacitan lensapacitan.com – Setelah lebih dari dua bulan vakum, DPRD Kabupaten Pacitan kembali menggelar sidang paripurna pada tahun 2024. Sidang tersebut merupakan rapat penyampaian nota penjelasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pacitan atas kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan selama tahun anggaran 2023, yang diselenggarakan pada tanggal 18 Maret.
Dalam sidang tersebut, Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji, mengungkapkan bahwa capaian kinerja Pemkab Pacitan telah berjalan dengan baik. Realisasi pendapatan tahun anggaran 2023 bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. APBD induk tahun lalu sebesar Rp 1.7 miliar, terdiri dari dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 1.49 triliun, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 213 miliar rupiah, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 1.5 miliar. “Total tercapai 100.5 persen dari target,” jelas Bupati kepada seluruh peserta sidang Paripurna.
Capaian indikator kinerja utama juga mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 70.94, meningkat 1.07 dibanding tahun sebelumnya. Angka kemiskinan turun menjadi 13.65 persen, menurun 0.15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 1.84 persen, turun 50.41 persen dari tahun sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 19.4 triliun, naik 8.36 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 4.46 persen dari 5.54 persen tahun sebelumnya.
Ketua DPRD Kabupaten Pacitan, Ronny Wahyono, menyebut bahwa nota LKPJ tersebut akan segera dibedah oleh anggota panitia khusus (pansus). Capaian tersebut akan dibeberkan satu persatu, untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan perencanaan tahunan yang dituangkan dalam RKPD sebagai penjabaran RPJMD atau belum. “Terutama pertumbuhan ekonomi yang melambat, karena pertumbuhan ekonomi penting terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat Pacitan,” kata Ronny.
Legislatif akan mengkaji capaian positif maupun negatif Pemkab selama setahun. Jika belum sesuai target, pihaknya akan meminta pertanggungjawaban dari eksekutif, sebagai bahan evaluasi. “Kita harus tahu bagaimana itu bisa terjadi,” tandasnya.
