PACITAN, lensapacitan.com – KPPN Pacitan menggelar Sosialisasi Kebijakan Penilaian indikator Kinerja Pengelola Anggaran (IKPA) 2022 dan pembangunan zona integritas menuju wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM).
Kegiatan yang digelar di Aula KPPN Pacitan pada Selasa (8/3/2022) diikuti oleh 15 satuan kerja dilingkup kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pacitan.
Ana Sariasih, Kepala KPPN Pacitan dalam sambutannya mengatakan IKPA merupakan suatu alat untuk menilai bagaimana kinerja masing-masing satker dalam mengelola dana APBN. Dan ada beberapa perubahan indikator penilaian pada tahun 2022 ini.
“Penilaian IKPA terdiri atas 13 indikator yang dinilai berdasarkan suatu formula tertentu. dan pada tahun 2022 ini ada perubahan menjadi 3 aspek dan 8 indikator. Yang lebih fokus pada bagaimana pencapaian dan hasil outputnya, ” katanya.
Dari setiap indikator tersebut lanjut Ana dapat terlihat apakah satker telah mengelola anggaran secara berkualitas, baik dari segi kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan. Ana mendorong KPA meningkatkan pengelolaan anggaran negara untuk kesejahteraan masyarakat.
“Jadi harapannya dengan indikator yang sekarang, penyerapan APBN lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.
Ginanjar Rizki Wijaya, Pejabat Fungsional KPPN Pacitan menjelaskan, Beberapa perubahan kebijakan penilaian adalah pada penyerapan, dimana masing-masing satker persentase penyerapannya berbeda. Sesuai dengan kebutuhan satker perjenis belanja.
“Kalau tahun lalu target penyerapan anggaran satker adalah sama namun kali ini berbeda. Jadi penyerapan satker akan disesuaikan dengan kebutuhan perjenis belanja. Belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal berapa, itu tidak sama antara satker satu dengan satker lainnya, ” jelasnya
Capaian output menjadi salah satu topik yang menarik dalam sosialisasi kali ini. Lebih jauh Ginanjar menjelaskan capaian output menjadi bukti nyata apa yang dihasilkan satker dari dana APBN. Apa yang sudah dibelanjakan atau direalisasikan harus selaras dengan penyerapan.
“Di Tahun ini capaian output adalah 25 persen dari total 100 persen, dimana tidak lagi tidak hanya fokus pada outputnya saja namun juga outcome, dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat dan UMKM melalui belanja barangnya,” pungkasnya
Sebagai upaya menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM). KPPN Pacitan terus melakukan upaya dan inovasi diantaranya kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pacitan membuat program (Bis Aneka) Bincang Spirit bersama Ana Sariasih dan kawan. Yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan keuangan negara, maupun program pemerintah.
Tak hanya itu untuk peningkatan layanan publik lebih cepat lebih aman dan mudah terjangkau, salah satu inovasi KPPN Pacitan adalah menggunakan aplikasi box99.
“Ini untuk penyampaian informasi kami kepada satker, dan Oleh karena itu, KPPN Pacitan meminta dukungan dari berbagai pihak untuk mencapai WBBM ini dan kami mendorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang bebas korupsi, bersih sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi prima,” pungkas Ana Sariasih. (not)
