Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Pemerintahan

Tenggat 17 Desember 2026, Penataan Struktur BPBD Pacitan Harus Segera Rampung

badge-check

Tenggat 17 Desember 2026, Penataan Struktur BPBD Pacitan Harus Segera Rampung Perbesar

PACITAN – DPRD Kabupaten Pacitan mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menumpuk pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) menjelang akhir tahun anggaran. Perencanaan regulasi sejak awal dinilai penting agar setiap produk hukum yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan bisa diterapkan.

Evaluasi tersebut disampaikan Panitia Khusus (Pansus) XIII DPRD Pacitan dalam rapat paripurna pembahasan Raperda Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Juru Bicara Pansus XIII DPRD Pacitan, Ririn Subianti, mengatakan penyusunan regulasi seharusnya dilakukan secara terencana. Terutama untuk perda yang bersifat mandatori atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, pembahasan perda tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target administrasi. Namun, harus menghasilkan regulasi yang implementatif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami berharap setiap perda yang dibahas tidak sekadar memenuhi target penyelesaian administrasi atau menggugurkan kewajiban, tetapi benar-benar menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Ririn, Rabu (18/11/2026).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mendorong Pemkab Pacitan melakukan pemetaan kebutuhan regulasi lebih awal. Termasuk menyiapkan naskah akademik dan menyelesaikan proses harmonisasi sebelum rancangan perda masuk tahap pembahasan bersama DPRD.

Dengan begitu, proses legislasi diharapkan berjalan lebih efektif, terukur, dan tidak terburu-buru mengejar tenggat waktu.

Di sisi lain, pembahasan raperda kali ini juga menjadi bagian penting dalam penataan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan.

Penyesuaian tersebut diperlukan untuk menyelaraskan struktur organisasi dan tata kerja BPBD dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025.

Setidaknya terdapat tiga perubahan mendasar yang harus dilakukan. Yakni perubahan status pimpinan BPBD, penyesuaian eselonisasi sekretaris, serta pembaruan nomenklatur bidang di lingkungan BPBD.

Berdasarkan Pasal 25 Permendagri Nomor 18 Tahun 2025, pemerintah daerah diberikan waktu paling lama satu tahun sejak peraturan ditetapkan untuk menyelesaikan penyesuaian kelembagaan. Artinya, seluruh proses tersebut harus rampung sebelum 17 Desember 2026.

Mengingat tenggat waktu yang semakin dekat, Pansus XIII juga meminta Pemkab Pacitan segera menyiapkan regulasi turunannya berupa Peraturan Bupati (Perbup) setelah raperda disahkan menjadi perda.

Perbup tersebut nantinya mengatur secara lebih terperinci mengenai struktur internal, tata kerja, kepegawaian hingga penganggaran BPBD.

Namun, penyusunannya tetap harus melalui tahapan konsultasi dengan Biro Organisasi, harmonisasi di Kementerian Hukum, serta fasilitasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Penataan kelembagaan ini diharapkan tidak sebatas memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga memperkuat kapasitas BPBD dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

BPBD Pacitan Bakal Berdiri Sendiri, Posisi Kepala Tak Lagi Dirangkap Sekda

29 Okt 2026 - 08:30 WIB

BPBD Pacitan Bakal Berdiri Sendiri, Posisi Kepala Tak Lagi Dirangkap Sekda

DPRD Pacitan Minta Anggaran Pelayanan Publik Diperhatikan, Disdukcapil Jadi Sorotan

28 Okt 2026 - 08:44 WIB

DPRD Pacitan Minta Anggaran Pelayanan Publik Diperhatikan, Disdukcapil Jadi Sorotan

Pacitan Beralih ke Wilayah Pembinaan BPKP DIY, Ini Alasannya

22 Okt 2026 - 19:17 WIB

Pacitan Beralih ke Wilayah Pembinaan BPKP DIY, Ini Alasannya

Pemprov Jatim Kucurkan Rp 3,8 Miliar untuk Tangani Kekeringan di Pacitan

22 Okt 2026 - 11:59 WIB

Pemprov Jatim Kucurkan Rp 3,8 Miliar untuk Tangani Kekeringan di Pacitan

Khofifah Tinjau Khitan Massal dan Cek Kesehatan Gratis di Pacitan

22 Okt 2026 - 11:52 WIB

Khofifah Tinjau Khitan Massal dan Cek Kesehatan Gratis di Pacitan
Trending di Pemerintahan